KUALA KAPUAS, tabloidvisual.com – Di tengah defisit fiskal, Pemkab Kapuas mengambil kebijakan pro-rakyat. Bupati H.M. Wiyatno menegaskan tidak akan membebani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan pajak baru.
Arahan itu disampaikan saat membuka Forum Perhitungan Potensi dan Proyeksi PAD, serta peluncuran sistem e-Retribusi “Hapakat”, di Ruang Rapat Bupati, Selasa 30/6/2026.
UMKM Didahulukan, Beban Pajak Diminimalkan
Bupati Wiyatno meminta jajaran Bapenda dan OPD menahan diri menarik pajak dari pelaku UMKM. Menurutnya, prioritas saat ini adalah menjaga daya pulih ekonomi kelompok usaha kecil.
“Kami hindari penarikan pajak ke UMKM. Biarkan mereka tumbuh dan sejahtera dulu. Beban ke dunia usaha kita minimalkan,” tegas Wiyatno di hadapan narasumber Kemendagri, BI Kalteng, Sekda, kepala OPD, dan para camat.
Ia menjelaskan, arah kebijakan pusat yang mendorong kenaikan PAD seringkali beriringan dengan berkurangnya kewenangan daerah. Karena itu, Pemkab Kapuas memilih strategi lain yang tidak memberatkan masyarakat.
Anggaran Dipangkas Rp700 Miliar, APBD Tetap Dioptimalkan
Wiyatno mengungkap, tahun ini Kapuas mengalami pemotongan dana transfer pusat sekitar Rp700 miliar. Padahal, dana yang belum disalurkan ke daerah juga masih cukup besar.
“Rp700 miliar itu bisa dipakai bangun jalan penghubung di 4 sampai 5 kecamatan. Tapi kami tidak mengeluh. Kapuas harus tetap jalan,” ujarnya.
Meski tertekan, APBD Kapuas 2026 masih Rp2,6 triliun. Angka itu disebut masih lebih sehat dibanding sejumlah daerah lain yang hanya Rp500 miliar sampai Rp800 miliar.
Dengan wilayah 4-5 kali lipat kabupaten di Jawa, Wiyatno menyebut Kapuas harus menerapkan skala prioritas. Ia bersyukur masih ada program pusat seperti cetak sawah, bantuan alsintan, Kampung Nelayan, hingga sekolah rakyat yang bisa menopang.
Luncurkan e-Retribusi, Apresiasi Digitalisasi Bapenda
Dalam forum yang sama, Bupati meresmikan e-Retribusi “Hapakat” 2026. Ia mengapresiasi Bapenda Kapuas atas inovasi digitalisasi pendapatan daerah.
Kepala Perwakilan BI Kalteng Yuliansyah Andrias menyebut, Kapuas berada di peringkat 35 nasional untuk capaian digitalisasi daerah tahun 2025.
Kepala Bapenda Kapuas Yaya SP berterima kasih atas dukungan Bupati dan BI. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri yang mendampingi penguatan optimalisasi PAD.
Bupati berharap, Bapenda terus berkoordinasi dengan OPD guna meningkatkan PAD dan kemandirian fiskal, tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
(JYS/Fitria Agustina)
