“Proyek Digeser ke APBD Perubahan, Siapa yang Kebagian?”Kopelan Sakti: Surat Cinta untuk Sang Pengantin

“Kok isunya dibatalkan ya proyek fisik tahun ini, bahkan mau dialihkan ke anggaran APBD Perubahan. Bisa begitu, ya? Kopelan dah dibagi-bagi tuh. Siapa yang mau dapat?”
Celoteh seorang kawan di sebuah warung sate Padang, tak jauh dari Pasar Kotabumi.

Bumbu kuning yang lumer di atas sepiring sate, sekali santap langsung tandas. Entah kenapa, obrolan soal proyek juga terasa sama—milyaran rupiah seolah mudah saja “dilumerkan” sebelum proses tender dimulai.

Katanya, cukup dengan kopelan, sudah tahu siapa tuan proyeknya. Entah kerabat, kroni, kolega dekat, atau siapa pun yang dianggap punya akses. Bahkan muncul pula dugaan miring bahwa semuanya sudah diatur jauh sebelum proses pengadaan berjalan.

Nah, kalau soal proyek-memproyek begini, aku sebenarnya kurang paham. Itu urusan pemborong dan pejabat yang memegang kekuasaan. Aku cuma mencoba menelaah dalam benak, ke mana sebenarnya arah pembicaraan kawanku itu.

“Ini informasinya valid, nggak, oi? Atau sengaja dihembuskan supaya orang-orang keblinger dan ikut berebut proyek? Kalau benar begitu, berarti semua proyek sudah punya pengantin masing-masing, dong?”

Seorang sahabat nyeletuk sambil menyeruput es teh manis. Nikmat benar seruputannya. Tanpa sedotan pula. Sekali tenggak langsung banyak, tak perlu proses panjang.

Persis seperti isu yang beredar tentang “surat cinta” alias kopelan sakti. Katanya, proyek tak perlu lagi ramai-ramai melalui proses tender atau mekanisme pengadaan secara terbuka. Cukup ada surat, lalu tinggal tunggu siapa yang ditunjuk.

“Jangan ngawur. Memangnya masih ada gaya setor-menyetor begitu? Kalau benar ada setoran, kan bisa keciduk,” sergahku, sekenanya.

Soal jawabanku masuk akal atau tidak, yang penting ikut nimbrung. Namanya juga obrolan warung.

Sambil bicara, mataku melirik sebatang rokok di saku kawan. Rokokku sudah habis, sementara utang pun rasanya sudah tidak punya tempat lagi.

Lalu datang cerita lain.

Kata sahabatnya kawan dari sahabatku, kontrak proyek itu kabarnya sudah hendak meluncur. Jadi, tak perlu banyak bertanya. Yang mau minta bagian, katanya, diam-diam saja.

Katanya pula, mekanismenya penunjukan langsung.

“Nah, kalau namanya penunjukan langsung, ya langsung-langsung saja. Terserah siapa yang mau ditunjuk. Jangan pula kita kebagian ditunjuk-tunjuk, repot nanti,” timpal kawan.

Matanya melotot ke arahku.
Mungkin gara-gara dua batang rokok miliknya sudah berpindah tangan ke tanganku.

Aku tahu rokok itu bukan untuk dibagi-bagi. Tapi bagaimana lagi? Dalam obrolan itu, aku merasa sebagai komandan. Jadi, terserah dong mau diapakan rokok tersebut.

Yang penting tidak kuambil semuanya. Takut nanti kawanku kalap dan obrolan berubah menjadi pertengkaran.

Ah, sudahlah.

Hari mulai siang. Matahari semakin terik, panasnya menyengat kulit. Sama menyengatnya dengan isu yang beredar di tengah para pemborong dan orang-orang yang berharap mendapat bagian dari proyek pemerintah.

Kalau benar proyek fisik tahun ini dialihkan ke APBD Perubahan, tentu ada pertanyaan yang layak dijawab:

Apa dasar perubahan itu?

Mengapa proyek yang sebelumnya direncanakan harus dialihkan?

Bagaimana mekanisme pengadaannya nanti?
Dan yang paling penting:

Benarkah sudah ada “kopelan” sebelum proses pengadaan berjalan?

Kalau memang tidak ada, ya tentu mudah saja dibantah dengan data dan mekanisme resmi.

Namun jika memang ada, jangan salahkan masyarakat bila mulai bertanya-tanya.

Sebab proyek pemerintah bukan milik pemborong tertentu, bukan milik pejabat tertentu, apalagi milik kelompok tertentu.
Itu uang rakyat.

Dan rakyat berhak tahu siapa yang merencanakan, siapa yang menentukan, bagaimana prosesnya, serta siapa yang akhirnya mendapatkan pekerjaan tersebut.
Aku pun pamit pulang.

Sate Padang sudah tandas, es teh tinggal esnya, rokok kawan tinggal beberapa batang.
Sementara isu proyek?

Masih menyala.

Gian Paqih gelar Pn. Kepalo Rajo