Cegah Kematian Ibu dan Bayi, Dinkes Kapuas Dorong Inovasi Layanan di 26 Puskesmas

KUALA KAPUAS, tabloidvisual.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas menggelar forum evaluasi layanan Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA. Kegiatan ini menyasar 26 puskesmas dan sejumlah rumah sakit se-Kapuas sebagai upaya menekan angka kematian ibu dan bayi di tahun 2026.

Pertemuan bertajuk “Evaluasi Puskesmas dan Rumah Sakit dalam Pencegahan dan Penanganan Penyebab Utama Kematian Ibu dan Bayi” berlangsung di Aula Hotel Fovere, Rabu 15/7/2026.

Peserta terdiri dari penanggung jawab PONED puskesmas, penanggung jawab MPDN rumah sakit, bidan RS, serta pengelola program KIA.

Bedah Tantangan di Lapangan
Sebelum dibuka resmi, sesi diskusi interaktif lebih dulu digelar. Sekretaris Dinkes Kapuas Jum’atil Fajar mengajak para bidan memaparkan kendala yang dihadapi selama setahun terakhir.

Mulai dari keterlambatan penanganan kasus, faktor geografis, hingga budaya masyarakat yang masih memilih persalinan di rumah bersama dukun beranak.

Salah satu contoh disampaikan bidan Puskesmas Lamunti. Ia menyebut kapasitas tenaga kesehatan bukan kendala utama. “Persoalannya masih rendahnya cakupan persalinan di fasilitas kesehatan. Hingga pertengahan 2026 baru sekitar 50 persen, walau sudah naik dibanding tahun lalu,” ungkapnya.

Evaluasi Kasus dan Keterlambatan Rujukan
Forum juga membahas hasil audit kasus kematian ibu. Salah satu faktor yang disorot adalah keterlambatan ibu hamil dalam memeriksakan diri dan mencari pertolongan medis.

Ada kasus di mana ibu hamil dengan penyakit penyerta menyembunyikan kondisinya hingga akhirnya dirujuk dalam keadaan kritis. Meski prosedur rujukan sudah sesuai, nyawa pasien tidak tertolong.

Peserta sepakat pentingnya deteksi dini, pemantauan ibu risiko tinggi, dan memastikan setiap bidan desa mengenal seluruh ibu hamil di wilayah kerjanya. Termasuk membuat rencana persalinan yang mencakup tempat, biaya, transportasi, hingga kesiapan donor darah.

Perkuat Koordinasi dan Minta Dukungan Sarana
Diskusi berlanjut pada kesiapsiagaan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, mekanisme rujukan, serta komunikasi dengan keluarga pasien. Secara umum koordinasi rujukan dinilai sudah berjalan, namun masih ada kendala saat keluarga menolak tindakan medis di rumah sakit.

Bidan Puskesmas Sei Tatas turut berbagi praktik baik kunjungan nifas dan pemantauan bayi baru lahir. Koordinasi antar bidan juga diperkuat lewat pertemuan bulanan. Mereka sekaligus mengusulkan penambahan dukungan ambulans untuk memperlancar sistem rujukan di wilayah kerja.

Jadikan Data AMP Dasar Penyusunan Inovasi
Dalam sambutan pembukaan, Jum’atil Fajar menegaskan persoalan kematian ibu dan bayi sudah lama menjadi perhatian. Tantangan terbesar saat ini adalah mengubah hasil penelitian dan data menjadi aksi nyata di lapangan.

“Para bidan sudah memahami akar masalahnya. Mulai dari akses terbatas, keterlambatan keputusan keluarga, hingga faktor sosial budaya. Karena itu kedekatan bidan dengan masyarakat harus terus diperkuat,” ujarnya.

Ia meminta seluruh bidang di Dinkes dan tim kerja menjadikan penurunan AKI dan AKB sebagai prioritas. Data termasuk hasil Audit Maternal Perinatal atau AMP harus jadi dasar untuk merumuskan inovasi dan rencana aksi yang tepat sasaran.

“Setiap puskesmas diharapkan melahirkan inovasi sesuai karakteristik wilayah. Tujuannya agar upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi lebih efektif,” pungkasnya. (JYS)